PEMERINTAH DAN FILM DOKUMENTER (Studi Kualitatif Pemaknaan Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta atas Film Dokumenter “Belakang Hotel”)

Penelitian ini melihat bagaimana pemaknaan pemerintah Kota Yogyakarta atas pesan keringnya sumur warga yang disinyalir akibat pembangunan dalam film dokumenter “Belakang Hotel”. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan informan lebih pada karena film ini adalah sebuah kritik sosial terhadap pembangunan yang dianggap kurang manusiawi di Kota Yogyakarta. Pemerintah dipilih, karena dalam pendirian bangunan dibutuhkan sebuah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan hal penerbitan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara informal (tak terstruktur). Objek pada penelitian ini adalah film dokumenter “Belakang Hotel” dan subjeknya adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Pada rangkaian proses komunikasi pemaknaan (decoding) merupakan sebuah proses yang penting. Tanpa makna yang ditangkap, media tidak akan dapat memengaruhi penontonnya. Decoding di sini digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana penonton memaknai dan mengintepretasi sebuah teks media. Ini didapatkan dari teori dan model komunikasi encoding decoding wacana televisual Stuart Hall (2011). Di penelitian ini, peneliti fokus pada momen decoding penonton terhadap sebuah pesan media. Menurut teori ini momen encoding dan decoding dapat diteliti secara terpisah, karena menurut Hall masing-masing momen memiliki mosalitas dan batas dominasinya sendiri. Keringnya sumur warga yang disinyalir akibat pembangunan sumur dalam hotel merupakan pesan utama dalam film ini. Ketiga informan mempercayai kode yang ditampilkan,tetapi tidak semuanya mempercayai bahwa keringnya sumur warga sepenuhnya diakibatkan oleh pembangunan sumur dalam oleh hotel. Pemaknaan masing-masing informan atas pesan dalam film dokumenter ini menempatkan mereka pada posisi decoding yang berbeda-beda. Dari tiga informan, satu informan,berada pada posisi dominan-hegemonikadalah anggota DPRD, dua yang lain yakni Dinas Perizinan dan BLH berada padaposisi negosiasi. Pemaknaan ketiga informan paling banyak dipengaruhi oleh frameworks of knowledge yang mereka dapatkan dari lingkungan pekerjaan dan konsumsi media massa